5 Negara Paling Ketat dalam Akses Internet

Soal urusan kecepatan jaringan internet, mungkin negara kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Tetapi, jika dalam hal kebebasan berselancar di dunia maya, mungkin kita lebih bersyukur dari sebagian negara yang pemerintahnya memberlakukan aturan ketat. Setiap hari kita tetap bisa mengakses internet tanpa gangguan, kecuali jika Anda mencoba mengakses website yang memang perlu diblokir.

Bagaimana dengan cerita tentang akses internet di negara yang benar-benar berusaha membatasi rakyatnya untuk menjelajahi apa yang mereka inginkan? Berikut adalah lima negara di dunia yang secara ketat mengontrol internet dan bagaimana pengaruhnya terhadap komunitasnya.

1. Kuba

Akhir tahun lalu sekitar Desember 2017, warga Kuba baru mulai menikmati akses internet pribadi menggunakan jaringan 3G. Kemudian, pada Juli 2019, pemerintah Kuba mencabut larangan impor perangkat router internet, yang memungkinkan orang untuk mulai mendaftarkan perangkat mereka ke satu-satunya ISP di negara mereka, ETECSA – yang memungkinkan orang Kuba mengakses internet di rumah.

Sebelum larangan dicabut, mayoritas warga Kuba perlu mendatangi area ‘hotspot’ yang dikelola ETECSA untuk mengakses internet atau warung internet yang disediakan oleh pemerintah. Ini adalah pemandangan umum di Kuba ketika puluhan warganya berkumpul di satu tempat, sementara semua orang menghadap telepon masing-masing.

Akses internet mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dengan ETECSA pada Maret 2019 harus membayar biaya khusus untuk terhubung ke situs web raksasa seperti Google dan Youtube – karena kurangnya infrastruktur yang lengkap, yang membutuhkan koneksi pihak ketiga ke jaringan internasional. Hal ini menyebabkan biaya internet di sana sangat tinggi.

2. Suriah

Kisah yang menimpa aktivis Bassel Khartabil yang tewas saat berada dalam tahanan pemerintah Suriah, konon terus menghantui negara tersebut. Aktivis kebebasan internet yang pantas disebut ahli TIK, Bassel disebut-sebut bertanggung jawab memprakarsai tuntutan agar pembatasan akses internet dibuka untuk warga Suriah.

Gerakan aktivis yang ia dukung memang patut dikatakan berhasil mengubah keterbukaan pemerintah Suriah dalam lebih meningkatkan infrastruktur internet di negaranya, dengan banyak situs eksternal seperti Wikipedia dan WordPress yang mulai memungkinkan akses sekitar tahun 2017.

Meski sudah diperbaiki, pembatasan internet di Suriah masih belum layak disebut gratis. Pembatasan dalam mengakses situs-situs yang berkaitan dengan politik serta urusan internasional belum sepenuhnya dibuka, sehingga masyarakat Suriah harus mengandalkan situs berita lokal atau situs berita negara Arab lainnya untuk mendapatkan informasi terkini.

3. Iran

Pemerintah Iran telah menciptakan sistem sensor terpusat yang mengawasi semua akses dan jaringan internet di negara itu. Pada tahun 2018, aplikasi Telegram yang menjadi pilihan 40 juta warga Iran tersebut diblokir dengan alasan keamanan nasional karena menjadi platform aktif menyebarkan sentimen anti pemerintah. Penangkapan yang melibatkan operator ruang Telegram telah dilakukan beberapa kali, dengan kasus terbaru terjadi pada seorang operator Telegram berpengaruh bernama Ruhollah Zam. Ia adalah seorang pengungsi di Prancis yang dituduh berkolusi dengan pemerintah Prancis, Israel, dan AS.

4. Etiopia

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Ethiopia dikatakan semakin tertarik menggunakan kekuasaan mereka untuk membatasi tidak hanya akses internet, tetapi juga jaringan telekomunikasi – untuk mencegah penyebaran materi yang membawa sentimen anti-pemerintah.

Pada Juni 2016, akibat sejumlah protes, pemerintah Ethiopia diketahui sengaja mengganggu akses internet di situs media sosial serta aplikasi perpesanan.

Tindakan tersebut dikatakan cukup ekstrim karena negara itu sendiri tidak memiliki jumlah pengguna internet yang besar, dengan hanya 15 persen penduduk negara yang memiliki akses internet. Angka tersebut diperkirakan tidak akan tumbuh pesat karena pembatasan pemerintah terhadap pasar penyedia internet (ISP), memilih untuk membatasi jumlah ISP yang tersedia untuk memudahkan pemantauan dan perizinan.

Itulah mengapa tidak banyak orang Etiopia yang memiliki smartphone, dengan mayoritas masih mengandalkan akses internet melalui warung internet yang tersedia. Hingga hari ini, pemerintah Ethiopia masih mengadopsi metode serupa untuk mempertahankan kekuasaan, memblokir konten sensitif, dan mematikan akses internet setiap kali ada insiden anti-pemerintah.

5. Cina

Sistem pengaturan dan kendali jaringan internet yang digunakan oleh pemerintah China atas rakyatnya, merupakan sistem keamanan tercanggih yang tersedia sejauh ini untuk tujuan tersebut. Sistem filter utama mereka yang dikenal sebagai ‘Tembok Api Besar China’ atau GFW – diambil sesuai dengan nama Tembok Besar China yang ada.

Sistem ini dikembangkan dengan memasukkan undang-undang yang melegalkan kendali pemerintah atas semua akses dan saluran internet yang dibantu oleh teknologi modern. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pengguna di China mengakses situs web tertentu. Banyak situs luar yang diblokir, termasuk situs media sosial dan mesin pencari Google.

Digunakan sebagai metode pengendalian unsur-unsur buruk yang ‘mengganggu’ pemikiran masyarakat Tionghoa, sistem GFW juga dikatakan sebagai salah satu upaya dalam melindungi rahasia perusahaan teknologi Tiongkok agar tidak melanggar informasi internalnya – sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok dalam pembangunan.

Meskipun dipandang buruk dari perspektif komunitas luar, pembatasan ini sebenarnya membantu pengusaha China mengembangkan alternatif mereka sendiri untuk memblokir situs web luar. Ini menjadikan aplikasi milik lokal sebagai pilihan mutlak orang China secara keseluruhan, tanpa harus bergantung pada sistem outsourcing.

Tinggalkan komentar