Inilah Ragam Aturan Penting Sertifikasi Guru

Sebagai salah satu wujud perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah diakomodasi tentang jaminan kesejahteraan bagi profesi guru yang telah mengabdikan dirinya untuk menccerdaskan anak bangsa.

Satu poin yang menjadi angin segar bagi profesi tenaga pengajar tersebut adalah adanya sertifikasi guru yang menjanjikan tambahan gaji sebesar satu kali dari gaji pokok. Hal ini tentu membuat nasib kehidupan profesi yang dulu mendapat julukan “Oemar Bakrie” tersebut menjadi lebih baik lagi.

sertifikasi guru

Untuk mendapatkan hak kesejahteraan tersebut, bukanlah perkara yang mudah. Para guru wajib menjadikan dirinya sebagai guru profesional seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Sebagai langkah awal untuk mencapai atau mempertahankan status profesionalitas tersebut, ada baiknya kita mulai dari pengetahuan dan pemahaman tentang isi peraturan yang menjadi dasar kebijakan sertifikasi guru. Berikut akan diuraiakan beberapa poin penting mengenai sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012.

Pola Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Pemerintah memberikan empat pilihan dalam proses sertifikasi guru tersebut, yaitu melalui (1) penilaian portofolio, (2) pendidikan dan latihan profesi guru yang kita kenal dengan istilah PLPG, (3) pemberian sertifikat pendidik secara langsung, dan (4) melalui pendidikan profesi.

Persyaratan Mengikuti Sertifikasi Guru

Untuk turut serta mengikuti proses sertfikasi, ada beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi, satu yang utama adalah wajib berkualifikasi S1/D-IV sesuai bidang ajarnya. Namun, jika belum memiliki ijazah akademik S1, seorang guru bisa mengikuti proses sertifikasi jika telah mencapai usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun atau jika telah berpangkat golongan IV/a. Persyaratan tersebut diperuntukan bagi guru-guru yang telah diangkat sebagai guru sebelum terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2005 (per 30 Desember 2005), seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 2.

Penilaian Portofolio

Salah jalur pensertifikasian guru dalam jabatan adalah melalui penilaian portofolio. Penilaian ini mewajibkan guru-guru untuk menyerahkan bukti-bukti tertulis (dokumen) kepada tim penilai yang mencakup ijazah kualifikasi akademik, sertifikat pendidikan dan pelatihan, dokumen RPP, sertifikat prestasi akademik,  penghargaan di bidang pendidikan, dan sebagainya. Masing-masing dokumen yang diserahkan akan dievaluasi dan diber skor oleh tim seleksi yang ditunjuk pemerintah. Lalu, bagaimana jika seorang guru tidak lulus dalam jalur portofolio? Guru bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) sebagai persyaratan menempuh jalur PLPG.

Apa itu UKA?

Uji Kompetensi Awal merupakan sebuah tes bagi guru untuk mengetahui tingkat penguasaan guru terkait dengan profesionalisme dan pedagogiknya. UKA ini adalah syarat awal bagi guru yang menempuh sertifikasi pola PLPG. Guru yang tidak lulus UKA, dapat mengikutinya kembali pada tahun depan.

Sertifikasi Pola PLPG

plpg guru
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru merupakan salah satu jalur penyaringan guru profesional. Proses penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tertulis. Ada empat hal utama yang harus ditempuh guru dalam PLPG, yaitu pendalaman materi, lokakarya (workshop), praktik mengajar, dan uji kompetensi. Jika seorang guru gagal dalam menempuh PLPG, maka dapat mengikuti ujian ulang maksimal 2 kali. Dan bila tetap gagal, maka boleh mengikuti kembali di tahun berikutnya.

Sertifikasi Langsung

Jika anda tidak mau bersusah payah mengumpulkan dokumen portofolio atau menjawab soal-soal ujian, maka jalur sertifikasi langsung ini bisa menjadi pilihan yang menarik. Tetapi, untuk mendapatkan sertifikasi langsung ini, persyaratannya tidaklah mudah. Setifikasi langsung ini hanya diperuntukkan bagi guru-guru yang telah memiliki ijazah akademik S-2 atau S-3 sesuai bidang ajarnya, dengan golongan paling rendah IV/b. Guru yang sudah memiliki golongan ruang IV/c juga berhak memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.

Re-Sertifikasi untuk Guru yang Pindah Tugas

Di lapangan, sering kali ditemukan permasalahan tentang distribusi guru yang tidak merata. Ada sekolah yang kekurangan guru, namun ada pula beberapa sekolah yang justru kelebihan guru. Di beberapa daerah di Indonesia, ditemukan kondisi dimana jumlah tenaga pengajar untuk tingkat SMP berlebih, sementara jumlah guru kelas untuk tingkat SD masih terbatas atau sebaliknya. Hal ini menjadi salah satu penyebab ketidakmaksimalan proses pembelajaran dan ketimpangan pemerataan pendidikan. Mengatasi kondisi tersebut, banyak pemerintah daerah yang melakukan mutasi demi pemerataan tenaga pengajar.

Akibatnya, banyak guru yang telah mendapatkan sertifikasi pada satuan pendidikan sebelumnya menjadi tidak sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya.Berkaca pada realita tersebut, maka pemerintah, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri bernomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru. Dalam peraturan menteri tersebut, dijelaskan beberapa poin penting, antara lain:

Guru dalam jabatan (guru yang sudah disertifikasi) dapat dipindah tugaskan ke sekolah lain yang setara, atau jenjang pendidikan yang berbeda dengan memeprhatikan latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademiknya.

Guru yang dimutasi pada bidang tugas yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikasi pendidiknya, maka guru yang bersangkutan wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diembanya. Misalnya dari guru SMP pada mata pelajaran A ditugaskan menjadi guru kelas (guru SD), maka wajib mengikuti sertifikasi kembali.

Setelah pemindahan bidang tugas tersebut, guru diberi waktu selama dua tahun untuk memperoleh sertifikat pendidikan yang baru (sertifikat pendidikan kedua) sesuai dengan bidang tugas yang diampunya. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, tunjangan sertikifikasinya tetap dibayarkan asalkan guru yang bersangkutan mengampu beban kerja minimal 24 jam per minggu.

Nah, jika seandainya setelah dua tahun sejak pemindahan tugas tersebut, guru yang bersangkutan belum mampu menempuh sertifikasi yang kedua, maka tunjangan sertifikasinya dihentikan. Untuk mendapatkan sertifikat pendidikan yang kedua ini dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu melalui PLPG, Pendidikan Profesi Guru (PPG), atau melalui Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tertentu (SKKT). Proses sertifikasi tersebut dibiayai oleh APBN, APBD atau masyarakat.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait