Usaha Kecil Kena Pajak, Pengusaha Besar Dapat Pemutihan Pajak

Baru - baru ini pemerintah telah mengatur final Pajak Penghasilan yang berkonsep tarif 1%. Tarif pajak ini dikenakan untuk wajib pajak yang memiliki pendapatan tidak lebih dari 4,8 milyar per tahun. Beleid atau langkah kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini artinya para pelaku usaha kecil pun akan terkena tarif pajak 1 persen.

Menurut pendapat FX Joniono, selaku Sekretaris Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), mengungkapkan bahwa peraturan tersebut membuat pelaku usaha kecil dan koperasi harus bayar pajak, sehingga seolah-olah seperti sedang digenjet pemerintah. Mengutip laman Metrotvnews.com, Joniono juga menyatakan hal tersebut kurang adil karena di sisi lain, pemerintah justru memberikan fasilitas pemutihan atau pembebasan pajak bagi pengusaha (korporasi) kelas kakap. Sektor usaha kecil merupakan sektor yang mampu menyumbang lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil, sehingga sepantasnya jika pemerintah memberi insentif berupa pembebasan pajak.

pajak 1 persen

Hal senada juga disampaikan oleh Suroto yang merupakan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses). Beliau menyampaikan bahwa peraturan pajak penghasilan yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008 dianggap tidak adil, karena pada dasarnya usaha yang berbentuk koperasi memiliki tujuan yang tidak semata-mata mengejar keuntungan. Bahkan, beleid tersebut tidak terlalu banyak memberikan stimulus bagi kemajuan koperasi. Usaha kecil dan koperasi Indonesia dianggap telah kalah bersaing dengan negara tetangga, karena sistem regulasi perpajakan dan insentif kebijakan tidak dioptimalkan untuk sektor ini.

Dari pihak perwakilan koperasi, yakni Mochammad Sobirin selaku Sekretaris Umum Kosakti (Koperasi Trisakti) mengungkapkan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut mencekik usaha kecil rakyat, karena usaha kecil yang memiliki modal terbatas belum tentu untung, namun sudah pasti dikenakan pajak. Bahkan beleid tersebut juga mengenakan pajak berganda terhadap usaha koperasi, yakni pajak atas total Sisa Hasil Usaha (SHU), dan ketika pembagian SHU, para anggota koperasi akan dipungut pajak sebesar 10%.

Hal ini cukup berbeda dengan kebijakan di negara tetangga (anggota MEA), seperti Filipina yang membebaskan pajak untuk pelaku usaha kecil dan koperasi. Di tengah persaingan global, terutama perdagangan bebas ASEAN, pemungutan pajak ke sektor usaha kecil dan koperasi akan menurunkan daya saingnya. Sobirin menjelaskan bahwa di Filipina, koperasi yang seluruh pendapatannya berasal dari transaksi anggotanya, mendapat pembebasan pajak. Sementara di Singapura, para koperasi diperintahkan untuk memajaki dirinya sendiri yang akan digunakan untuk biaya kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta riset dan pengembangan koperasi. Situasi dan kondisi demikian diharapkan juga dirasakan oleh usaha kecil dan koperasi Indonesia. Sobirin meminta kepada pemerintah agar bisa melakukan revisi regulasi perpajakan untuk koperasi, dan usulan ini agar menjadi poin penting dalam Paket Kebijakan Ekonomi.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait