Mengapa Pajak E-Commerce Sulit Diterapkan?

Bisnis e-commerce memiliki karakter tersendiri. Dengan jaringan internet sebagai tulang punggungnya, maka proses transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Karakteristik yang berbeda dengan perdagangan konvensional tersebut ternyata mendatangkan masalah tersendiri, yakni sulitnya menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Setidaknya ada dua hal yang menjadi masalah perpajakan disebabkan oleh transaksi e-commerce, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak tidak langsung atau indirect tax merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang konsumsi seperti halnya pada pajak pertambahan nilai (PPN). Kesulitan menetukan pajak tidak langsung ini disebabkan oleh perkembangan dunia teknologi informasi, sehingga telah menambah jenis barang baru berupa produk digital atau perangkat lunak (software) yang dapat diperjualbelikan secara online. Hal ini tentu berbeda dengan perdagangan konvensional yang barang atau produknya dapat dilihat secara fisik. Transaksi jual beli produk digital dilakukan secara online yang hanya melibatkan dua belah pihak, tanpa diketahui sama sekali oleh negara atau kedua negara dari pihak pembeli dan penjual.

E-commerce pajak

Beragam produk saat ini telah dapat diubah ke dalam bentuk digital, seperti buku, video, lagu, film, dan sejenisnya. Barang-barang tersebut dapat diperjualbelikan secara online melalui internet. Hal ini menjadi satu kendala yang dialami pihak perpajakan untuk mengetahui transaksi tersebut. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan era digital yang semakin cepat dan kompleks, maka perlu adanya sebuah aturan dan kebijakan perpajakan yang menjadi dasar serta mengantisipasi potensi masalah perpajakan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Jika ditinjau dari sudut pandang pajak tidak langsung (indirect tax), ternyata ada dua masalah utama yang muncul terkait dengan e-commerce ini. Yang pertama disebabkan oleh sifat transaksi e-commerce yang tanpa batas, sehingga mampu menembus batas-batas negara. Jika kita mengamati proses transaksi jual beli barang yang tak berwujud melalui jaringan online, maka produk tersebut bisa terbebas dari pengenaan atau pungutan pajak tidak langsung. Misalnya, seseorang membeli sebuah buku berbentuk digital yang dibeli dari toko online di luar negeri. Nah, ketika barang tersebut telah sampai di perangkat komputer si pembeli yang berlokasi di sebuah kota di Indonesia, maka barang tersebut akan luput atau terbebas dari pengenaan pajak penjualan ataupun peraturan pajak impor yang berlaku di Indonesia. Hal ini tentu berbeda perlakuannya manakala buku tersebut berbentuk cetak biasa (nondigital). Di saat produk buku tersebut masuk ke wilayah Indonesia, maka akan dikenakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku negara ini. Inilah yang menjadi satu topik permasalahan pajak e-commerce di Indonesia dan hampir semua negara di dunia.

Permasalahan kedua yang menjadi kendala dalam penerapan pajak e-commerce adalah upaya bagaimana caranya mendeteksi transaksi barang berbentuk digital agar bisa dikenakan penerapan kepatuhan perpajakannya, terutama proses transaksi barang digital yang terjadi lintas negara. Besar kemungkinan adanya potensi pajak yang hilang tatkala transaksi tersebut tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak di kedua negara asal penjual dan pembeli. 

Untuk pajak penghasilan dalam pajak yang bersifat langsung atau direct tax, ternyata ditemukan beberapa kendala dan masalah yang disebabkan oleh karakter bisnis e-commerce tersebut. Problem pertama adalah terjadinya kebimbangan dalam menentukan bentuk usaha tetap atau permanent establishment (BUT). Biasanya dalam melakukan usaha perdagangan secara konvensional, sebuah perusahaan luar negeri yang ingin membuka cabang di Indonesia, maka akan dikenakan pajak atas segala kegiatan usahanya. Namun, dengan karakter dan sifat usaha e-commerce, kebutuhan untuk membuka cabang menjadi tidak lagi diperlukan. Sementara pelaku usaha luar negeri tersebut bebas memasarkan produknya di berbagai negara termasuk Indonesia.

Permasalahan pajak kedua yang muncul dalam e-commerce adalah sulitnya menentukan negara mana yang berhak untuk menetapkan dan memungut pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi e-commerce. Mengapa ini terjadi? Karena sangat sulit untuk melacak identitas perusahaan ataupun individu yang memainkan peran utama dalam bisnis. Apalagi perdagangan yang berbentuk produk digital elektronik. 

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait