Intip Aturan Pajak E-Commerce Negara Singapura

Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda - beda dalam memandang penetapan aturan pajak di sektor e-commerce. Dari perbedaan sudut pandang tersebut, terdapat 2 posisi utama yang dipilih oleh masing-masing otoritas di setiap negara. Posisi pertama adalah negara mencoba melakukan adaptasi terhadap transaksi e-commerce ke dalam hukum pajaknya, sedangkan posisi kedua adalah membuat amandemen peraturan pajak atau melakukan penyesuaian terhadap organisasi otoritas pajak mereka. Sementara tak sedikit negara yang masih melakukan penundaan dalam penetapan pajak agar ditemukan formulasi yang tepat. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih melakukan penggodokan aturan pajak e-commerce. Lalu bagaimana dengan negara lain?

Sebagai perbandingannya, kita cermati aturan pajak sektor e-commerce di negara Singapura. Badan yang menjadi pengelola perpajakan di Singapura adalah IRAS atau Inland Revenue Authority of Singapore. Sebagai badan otoritas yang menangani pajak, IRAS bertekad untuk memastikan adanya kepatuhan perpajakan tanpa mengganggu dan menghambat perkembangan bisnis e-commerce yang telah menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian negara ujung Malaka tersebut.

Prinsip lembaga tersebut adalah berupaya menjaga netralitas dan keadilan antara perdagangan konvesional dan e-commerce.

Pajak E-Commerce singapura

Mereka juga senantiasa mengkaji peraturan-peraturan yang telah ada agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan sektor e-commerce, sehingga pengaplikasian aturan pajak baru tidak memunculkan polemik lain.

Kajian dan penerapan aturan terbaru yang dilakukan IRAS adalah terkait dengan produk e-commerce berupa perangkat lunak (software) dan produk virtual. Perangkat lunak dikenai sebagai royalti dan produk virtual dianggap sebagai barang jasa, sehingga kedua jenis barang yang sering ditransaksikan di internet menjadi terkena pajak setiap kali terjadi pembayaran.

Perkembangan sektor e-commerce di Singapura tidak menyebabkan IRAS membentuk divisi khusus untuk hal itu. Namun untuk memastikan aturan yang dibuat tetap mengikuti kemajuan teknologi informasi, maka mereka telah membuat rencana strategis dan kebijakan yang ditangani oleh divisi strategi kepatuhan dan risiko. Sementara itu, divisi pajak internasional bertugas untuk memformulasikan kebijakan perpajakan internasional dan negosiasi.

IRAS menyadari bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam aplikasi aturan pajak tersebut, misalnya pesatnya perkembangan dunia online dan rendahnya tingkat pendaftaran sebagai wajib pajak pada sektor e-commerce tersebut, sehingga akses data sangat sulit didapatkan. Lalu, bagaimana badan otoritas pajak Singapura menjawab tantangan tersebut? Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan menerbitkan dokumen Income Tax Guide on E-commerce yang berisi panduan agar semua pihak dapat memahami perlakuan pajak penghasilan terhadap bisnis di sektor e-commerce.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait