Gambaran Potensi Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam beberapa tahun mendatang. Koperasi yang dulu dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tersebut diprediksi akan mempunyai prospek yang bagus dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana bisnis dan sosial sekaligus. Hal ini karena koperasi yang terbentuk dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia, serta mampu mengemban dwi fungsi sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan juga fungsi sosial, seperti menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Wakaf atau ZISWAF. Dana yang dihimpun tersebut dapat dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kepentingan charity, terutama bagi pelaku usaha mikro mustahik.

Usaha Koperasi Syariah
Sementara itu, untuk uang wakaf dilakukan bersifat sosial dengan pengelolaan berbentuk komersial agar ada manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat). Berdasarkan data yang pernah dirilis oleh Baznas, potensi zakat secara nasional pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 217 triliun. Sedangkan potensi wakaf uang secara nasional adalah 30 triliun rupiah. Ini menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dana wakaf uang tersebut merupakan potensi bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah  untuk memperkuat modal bisnis (tamwil) yang diperoleh dengan biaya yang murah, sehingga dana itu dapat disalurkan kepada calon anggota/anggota dengan sistem bagi hasil yang ringan.

Saat ini hanya 19-21 persen UMKM yang baru memperoleh bantuan pembiayaan usaha dari perbankan. Itu artinya masih banyak yang belum terjamah pembiayaan modal usaha. Oleh karena itu, dari aspek bisnis (tamwil) KSPPS masih memiliki ceruk yang luas untuk membiayai usaha mikro kecil. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Islam (IDB) tahun 2015,  kondisi eksisting lembaga keuangan syariah Indonsia (LKSI), khususnya nonbank sekitar 4.500-5.000 BMT. Jumlah ini sebenarnya merupakan sebuah potensi yang luar biasa untuk dikembangkan.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait