Cara Pemerintah Jokowi Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Dalam pemerintahan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla yang dimulai pada tahun 2014 lalu, ada tiga cita-cita yang menjadi target utamanya, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan. Lalu bagaimanakah caranya? Menurut Askolani (Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan) seperti yang dilansir dari Liputan 6, mengungkapkan bahwa langkah dan strategi paling optimal untuk mencapai target tersebut adalah melalui reformasi anggaran agar belanja negara menjadi lebih produktif.

Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah Jokowi telah berani mengambil keputusan untuk menghapus subsidi BBM (khususnya premium) yang selama ini menjadi beban keuangan negara, sehingga mampu menyusun dan mengalokasikan anggaran lebih tepat sasaran, misalnya untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

penduduk miskin
Kondisi infrastruktur yang baik, seperti pembangunan jalan tol (contoh Trans Sumatera), tol laut, jalan lintas Kalimantan, Papua, dan irigasi tentu akan menjadi modal bagi masyarakat dalam menggerakkan roda ekonominya.

Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan sosial kepada masyarakat kelas bawah, misalnya program Kartu Indonesia PIntar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera, penyaluran beras miskin, dan program subsidi lainnya untuk membantu warga yang kurang mampu.

Dalam target pemerintah seperti yang tercantum di APBN 2016, tingkat kemiskinan berada di level 9-10 persen, dan angka pengangguran berada pada angka 5,2-5,5 persen. Sementara menurut data BPS, tingkat pengangguran saat ini (Agustus 2015) sebanyak 7,56 juta jiwa atau 6,18 persen, dan hal itu menjadi target yang akan dikurangi oleh pemerintah Jokowi di tahun mendatang.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait