Produk yang Sesuai dengan Izin Edar BPOM dan Depkes

Kemajuan teknologi terkadang juga menjadikan modus kejahatan makin meningkat. Dengan menggunakan alat atau mesin tertentu, banyak produk asli yang dipalsukan mereknya. Para penipu juga sering mengincar masyarakat awam dengan menjual produk yang seolah-olah adalah produk resmi. Produk-produk yang sering dikemas apik agar terlihat seperti barang legal, antara lain kosmetik, obat-obatan, suplemen tambahan, makanan, dan sejenisnya. Mereka sering memalsukan atau mencatut nomor izin dari lembaga berwenang, seperti izin Depkes RI atau izin edar BPOM.

Ketidaktahuan masyarakat awam terhadap seluk beluk izin edar Depkes maupun izin edar BPOM sering dimanfaatkan oleh para produsen ataupun penjual produk ilegal. Mungkin salah satu penyebabnya adalah minimnya sosialisasi ke masyarakat mengenai izin yang benar bagi peredaran obat-obatan, kosmetik, suplemen, maupun produk makanan. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi penipuan yang kita alami, maka kita harus belajar dan cerdas dalam mengenali legalitas suatu produk. Wawasan mengenai izin edar ini juga amat penting bagi para pelaku bisnis yang memproduksi barang-barang konsumsi seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Izin Edar BPOM
izin edar BPOM Depkes
Izin produksi maupun peredaran produk-produk seperti jamu, obat herbal, kosmetik, makanan tambahan, dan sejenisnya hanya dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan berada di pihak Departemen Kesehatan. Ketika para pelaku usaha pemilik industri lokal ingin memperoleh nomor izin ini, maka ia wajib untuk bersedia diperiksa oleh Dinas Kesehatan setempat, khususnya yang terkait dengan pemeriksaan sarana produksinya. Silahkan baca: Cara Mendaftarkan Produk Makanan & Minuman ke BPOM

Izin Edar Depkes
Izin edar yang diberikan oleh Departemen Kesehatan sering dikenal dengan istilah P IRT - Depkes atau izin Pangan Industri Rumah Tangga Departemen Kesehatan. Para pelaku usaha kecil bidang makanan dan minuman wajib mengurus perizinan ini. Namun, terdapat beberapa pengecualian terkait jenis produknya, sehingga tidak bisa memperoleh PIRT, di antaranya adalah: produk susu dan hasil olahannya, produk air minum dalam kemasan (AMDK), produk pangan untuk bayi, pangan kaleng berasam rendah (PH>4,5), minuman beralkohol, produk dari olahan daging dan ikan yang memerlukan proses penyimpanan beku, pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia, serta jenis produk pangan tertentu yang ditetapkan oleh BPOM.

Ketentuan berlaku izin edar PIRT Depkes yang diperoleh para pemilik usaha adalah 5 tahun, dan setelah itu dilakukan perpanjangan izin. Setiap 6 bulan sekali, petugas dari Dinas Kesehatan setempat akan melakukan pengecekan dan pembinaan kepada para pemilik usaha di rumah produksinya. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa sang pemilik izin tersebut selalu menjaga kebersihan dan sanitasi tempat produksinya sesuai standard yang berlaku.

Para pemilik usaha yang memproduksi atau memasarkan peralatan atau bahan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang merupakan produk lokal ataupun produk import, seperti produk sabun pencuci buah, juga wajib mengajukan permohonan izin PIRT - Depkes. Selain itu, ALKES atau produk Alat Kesehatan juga mengantongi izin serupa. Sedangkan produk yang berupa jamu, obat tradisional, obat herbal, kosmetik, bahan suplemen kesehatan, dan sejenisnya harus memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait