Kendala Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat investasi dan juga menyebabkan inefesiensi perekonomian karena tingginya biaya logistik. Sektor infrastruktur saat ini menjadi nawacita yang diutamakan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Namun untuk mewujudkan kondisi infrastruktur yang ideal, bukanlah perkara yang mudah. Apa sajakah kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia? 

Dalam strategi pemerataan pembangunan infrastruktur untuk masa pemerintahan Jokowi-JK, seperti yang tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2015, dianggarkan biaya yang cukup besar. Pada tahun 2014, alokasi biaya infrastruktur yang tertuang dalam APBN, jumlah anggaran yang dipatok adalah sebesar 149 triliun rupiah. Pada APBN 2015 alokasi biaya infrastruktur naik menjadi 155 triliun rupiah, kemudian pada APBN-P dalam pemerintahan Jokowi-JK alokasi anggaran infrastrukturnya dinaikkan menjadi 209 triliun rupiah. 

ilustrasi bendunganDari manakah pemerintah memperoleh sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur yang cukup besar tersebut? Potensi sumber pembiayaan memang terbagi menjadi dua, yakni antara pemerintah dan swasta, karena pemerintah tidak mampu membiayai keseluruhan untuk anggaran dan proyek infrastruktur. Anggaran di pihak pemerintah juga terbagi, yakni antara APBN (41%) dan sisanya adalah APBD (9,8%). Alokasi dana pada APBD juga biasanya terbagi untuk anggaran - anggaran seperti infrastruktur jalan, penyediaan air minum, dan transportasi perkotaan. Sementara untuk pihak swasta dibagi juga, yakni pihak swasta 30,6% dan sisanya sebesar 19,3% adalah untuk BUMN.

Apa saja yang menjadi sektor utama dalam target pembangunan infrastruktur tersebut? Yang lebih diutamakan dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah perairan dan elektrifikasi. Berbicara mengenai hal infrastruktur perairan, ada 1 juta hektar irigasi pertanian yang saat ini pembangunannya masih terus dikejar oleh pemerintah Jokowi-JK guna meningkatkan potensi pertanian. Selain itu, juga pembangunan 49 waduk, dimana sekitar 21 unit waduk akan dibangun pada tahun ini. Tidak hanya itu saja, pemerintahan Jokowi-JK juga membuat target pembangunan 300 ribu hektare jaringan irigasi. Intinya adalah untuk meningkatkan ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur di bidang perairan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika kita mengingat kalau dari tahun - tahun sebelumnya perbaikan sistem dan infrastruktur irigasi menjadi sesuatu yang sering disingkirkan atau  dianak tirikan.

Berbicara mengenai infrastruktur elektrifikasi, Jokowi-JK memiliki target yang lebih tinggi, yakni di tahun 2015 mereka mencanangkan target 85%. Padahal saat ini saja untuk rumah tangga yang kita bandingkan antara Jakarta dan Papua, dimana Jakarta 95% rumah tangga sudah teraliri listrik sementara di Papua baru 27%. Jadi angkanya sangat jauh berbeda. Perbedaan tersebut menjadi gambaran bagaimana sulitnya pemerintahan Jokowi-JK untuk mengurangi kesenjangan elektrifikasi antara mereka yang tinggal di daerah barat Indonesia dengan penduduk di kawasan Indonesia timur. Target elektrifikasi pada tahun 2019 adalah sebesar 96,6%. Bisakah target-target itu tercapai? Semoga!!!

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait