Proses Mendapatkan Sertifikat Halal


sertifikat label halal MUI
Untuk meyakinkan mutu dan kualitas produk yang ditawarkan kepada para konsumen, para pengusaha biasanya memberikan jaminan berupa nomor registrasi produk yang tertera pada kemasan sebagai pengakuan bahwa produk yang dijual tersebut telah memenuhi standard yang ditetapkan oleh lembaga/badan yang ditunjuk pemerintah, misalnya Dinas Kesehatan, BPOM, dan juga MUI. Majelis Ulama Indonesia, melalui sub organisasinya, yaitu LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) adalah lembaga yang berwenang menetapkan suatu produk berhak memiliki label Halal. Produk Halal adalah produk yang dikategorikan aman menurut syariat Islam. Label halal tersebut biasanya diberikan pada  produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang telah memenuhi standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya. Untuk berhak menggunakan label “Halal” pada kemasan produk yang diproduksi ataupun pada tempat usaha seperti restaurant dan catering, produsen harus mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM. Adapun proses dalam permohonan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
  1. Produsen mengajukan permohonan ke LPPOM dengan cara mengisi Borang (formulir) yang mencakup nama perusahaan, detail produk termasuk komposisi bahan yang digunakan, tempat produksi, dan juga proses pembuatannya.
  2. Kemudian bagian sekretariat LLPOM akan melakukan pengecekan untuk kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jika belum komplit, maka diminta untuk segera melengkapinya. Dan bila telah sesuai maka akan dilanjutkan dengan pemberitahuan jadwal audit ke tempat produksi. Audit tersebut dilakukan oleh Tim Auditor LLPOM, dan ketika audit/pemeriksaan berlangsung, tempat usaha harus sedang melakukan kegiatan produksi.
  3. Selanjutnya, setelah Tim Auditor melakukan analisis dan evaluasi termasuk juga memperhatikan hasil lab (bila diperlukan), maka akan dilanjutkan pada tahap simpulan, yaitu melanjutkan laporannya ke Sidang Komisi Fatwa MUI (jika dinyatakan memenuhi syarat) atau ditolak/dikembalikan karena belum memenuhi standard yang syaratkan.
  4. Setelah lulus tim audit, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang guna memutuskan layak tidaknya suatu produk mendapatkan sertifikasi Halal. Keputusan diambil berdasrkan berbagai pertimbangan, salah satunya dari laporan yang disampaikan tim auditor. Jika sidang Komisi Fatwa menyatakan telah memenuhi standard sesuai dengan kaidah Islam, maka proses berikutnya pencetakan surat sertikat Halal.
sertifikat halal oleh MUI

Sertifikat Halal suatu produk memiliki masa penggunaan selama dua tahun. Tiga bulan sebelum masa sertifikat tersebut lewat, produsen wajib melakukan perpanjangan dengan proses yang serupa. Tidak ada daftar tarif tetap yang dikeluarkan oleh MUI dalam permohonan sertifikat halal tersebut, semua tergantung kesepakatan antara LLPOM MUI dan Produsen (Pemohon).

Artikel Terkait