Dilema Tenaga Kerja Outsourcing

Masalah ketenaga kerjaan selalu menjadi permasalahan klasik yang dihadapi setiap negara. Masing - masing negara senantiasa berupaya mengatasi masalah tersebut agar terjadi keharmonisan antara pengusaha, pemerintah, dan tenaga kerja. Di Indonesia, problema tenaga kerja juga sering menjadi masalah pelik yang dihadapi pemerintah. 

Di penghujung tahun 2012, persatuan tenaga kerja (buruh) menggelar demo besar di ibu kota guna memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap akan merugikan tenaga kerja terutama kelompok buruh outsourcing. Model tenga kerja alih daya atau buruh outsourcing ini menjadi persoalan dilematis yang banyak dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang, termasuk juga Indonesia. Berikut adalah sekilas deskripsi tentang dilema model tenaga kerja outsourcing.

buruh outsourcing
Gambar : empitry.com
Pengertian outsourcing dalam dunia usaha
Outsourcing terdiri dari kata Out yang artinya keluar dan sourcing artinya mengalihkan pekerjaan atau tanggung jawab ke pihak lain. Dengan demikian outsourcing dalam dunia usaha (bisnis) dapat diartikan sebagai penyerahan atau pengalihan pekerjaan kepada pihak lain yang telah melakukan kerja sama (kesepakatan) dengan perusahaan untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya non-core (bukan inti) atau penunjang. 

Jadi, kebutuhan sebuah perusahaan terhadap beberapa hal yang dianggap bukan inti dari bisnisnya, diserahkan kepada pihak lain untuk menyelesaikannya. Misalnya ada sebuah Perusahaan Industri Makanan, membutuhkan tenaga kerja untuk mengurusi kebersihan kantor, maka pihak perusahaan tersebut tidak memilih untuk mengangkat tenaga kerja baru, tetapi meminta pihak lain (perusahaan penyedia tenaga kerja) untuk memperkerjakan anggotanya di perusahan industri makanan tersebut. Jadi para buruh kebersihan (cleaning service) tersebut terikat kerja dengan perusahaan penyedia kerja tersebut sebagai induknya, bukan terikat dengan perusahaan industri makanan, meskipun mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan  perusahaan industri makanan tersebut. 

Keterikatan para tenaga kerja tersebut diatur dalam sebuah kontrak kerja. Secara garis besarnya, ada dua jenis outsourcing, yaitu : pemborongan kerja dan penyedia jasa pekerja/buruh. Di Indonesia, tenaga outsourcing juga dikenal dengan tenaga kerja alih daya atau tenaga kontrak. Undang-undang yang mengatur masalah buruh outsourcing adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan dalam perjalanannya, Undang-undang tersebut dianggap belum mampu melindungi kepentingan kaum buruh sehingga para buruh menuntut untuk direvisi.

Kenapa para pengusaha menggunakan tenaga outsourcing?
Ada beberapa keuntungan yang didapatkan para pengusaha yang memperkejakan tenaga out sourcing, antara lain:
  • Perusahaan akan lebih fokus pada masalah inti di bidang bisnisnya, misalnya fokus menciptakan produk inovatif, fokus pada pemasaran, dan berkonsentrasi pada kompetisi usaha. Sedangkan masalah penunjang pada kebutuhan perusahaan seperti penyediaan catering bagi karyawan, menjaga keamanan tempat usaha, atau pun urusan kebersihan tempat kerja diserahkan kepada pihak lain yang memperkejakan tenaganya di perusahaan tersebut.
  • Perusahaan dapat menghemat biaya operasional karena tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi THR, Pesangon, Asuransi, dan sebagainya. Mereka hanya mengeluarkan biaya upah atas apa yang dikerjakan oleh para tenaga kontrak.
  • Struktur perusahaan lebih ramping dan resiko yang ditanggung lebih kecil.

Kenapa tenaga outsourcing muncul di Indonesia?
Model outsourcing sebenarnya sudah ada di era kolonial yang memperkejakan buruh di lahan-lahan perkebunan milik penjajah. Mereka meminta para kerabat bangsawan untuk menyediakan buruh untuk diperkejakan dengan perjanjian tertentu. Kemudian di zaman imperalisme modern ini, istilah ini muncul dari para pengusaha untuk kepentingan bisnis mereka. Outsourcing semakin berkembang disebabkan karena:
  • Sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia
  • Jumlah angkatan kerja yang besar, sehingga daya saing para pencari kerja semakin keras yang akhirnya menurunnya daya tawar mereka di mata pengusaha. Hal tersebut semakin diperparah oleh SDM yang mereka miliki tidak mampu bersaing.
  • Dilegalkan oleh Undang-undang sehingga banyak pihak yang membangun bisnis di bidang penyediaan tenaga kerja out sourcing.

Apa saja tuntutan para buruh kontrak (outsourcing)?
  • Sebagian dari mereka menginginkan model tenaga kerja outsourcing dihapuskan karena dianggap sebagai sapi perahan bagi para pengusaha untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kesejahteraan para kaum buruh.
  • Ada juga sebagian yang tidak mempermasalahkan tentang model outsourcing asalkan pihak pengusaha juga bisa memberikan hak-hak yang lebih baik, paling tidak mendekati keistimewaan para pekerja tetap, entah itu menyangkut upah, resiko kerja, dan sebagainya.

Apa saja yang menjadi akar permasalahan dan dilema dari model tenaga kerja outsourcing (kontrak)?
Model tenaga outsourcing yang diatur dalam undang-undang sebenarnya diciptakan untuk menjadi jembatan antara daya tarik para pengusaha / invenstor untuk membangun bisnisnya di Indonesia, kepentingan pemerintah yang ingin mengurangi jumlah pengangguran, dan para masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Namun dalam perjalanannya, model ini sering merugikan pihak pekerja, dimana upah yang mereka terima dianggap tidak setara dengan pekerjaan yang mereka lakukan, belum lagi ada kecemasan terputusnya kontrak kerja, setoran uang yang harus mereka berikan kepada pihak penyalur tenaga kerja, dan sebagainya. Dan yang menjadi dilema dalam masalah ini adalah, jika para pengusaha / investor harus mengangkat tenaga tetap untuk setiap kebutuhan perusahaannya, maka biaya yang dikeluarkan akan membengkak, sehingga kemungkinan akan kalah bersaing sehingga mengalami kebangkrutan atau para investor akan lari ke negara lain yang punya tenaga kerja yang lebih murah, sehigga berdampak juga bagi semuanya. 

Namun, jika terus dibiarkan (tidak ditata ulang), maka akan memberatkan para pekerja outsourcing yang sudah ikut menjadi bagian dalam memajukan perusahaan.  Ini dirasa tidak manusiawi. Agar terjadi hubungan yang baik, para pengusaha (terutama yang telah memperoleh keuntungan yang besar)  hendaknya juga ikut memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja outsourcingnya meskipun bukan menjadi tanggung jawabnya. Ibarat sebuah mobil, walaupun tenaga outsourcing hanya sebagai mur bautnya, tetapi tanpa mur itu, mobil tidak akan berjalan mantap. Pemerintah juga harus mencari solusi yang tepat untuk mengeluarkan kebijakan yang saling menguntungkan. Selain itu, para angkatan kerja harus berusaha meningkatkan SDMnya dengan banyak belajar ataupun berupaya mengembangkan wirausaha mandiri sehingga memiliki daya tawar yang lebih di mata para pengusaha.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga dapat menambah wawasan Anda. Jika bermanfaat, jangan lupa share di akun media sosial Anda, seperti Facebook dan Twitter.

Sajian Informasi Terkait