Permohonan Surat Izin Gangguan (HO)

surat izin gangguan HO
Dalam membangun dan menjalankan suatu usaha, terkadang dalam aktivitasnya ternyata mengganggu lingkungan sekitar. Hal ini tentu dapat membuat usaha anda dinilai negatif oleh masyarakat sekitar, dan ujung-ujungnya mereka melakukan protes terhadap akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas dan tempat usaha anda. Misalnya usaha perbengkelan yang mungkin menyebabkan ketidaknyamanan warga sekitar karena gangguan suara mesin atau asap knalpot dari kendaraan pelanggan anda. Maka oleh karena itu, dalam rangka membangun dan mengembangkan usaha anda, ada baiknya anda memohon izin dan permakluman kepada warga lingkungan sekitar terhadap gangguan yang mungkin nanti ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan anda. Gangguan yang mungkin muncul meliputi gangguan suara, bau, getaran, atau ketidaknyamanan lainnya. Jika zaman dulu, izin dilakukan melalui orang per orang dari warga sekitar, kini izin tersebut harus dikuatkan dalam selembar surat keputusan yang menjadi pegangan anda dalam menjalankan perusahaan. Dokumen izin tersebut dikenal dengan nama Surat Izin Gangguan atau istilah asingnya HO (Hinder Ordonnantie). Izin Gangguan (HO) yang diatur dalam Perda di tiap daerah dapat diartikan sebagai suatu izin tempat usaha yang diberikan kepada pribadi ataupun kepada suatu Badan Hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian. Izin Gangguan berlaku selama tempat usaha yang dimaksud masih tetap berjalan dan tidak ada perubahan. Izin Gangguan ini berguna juga dalam proses permohonan SIUP. Untuk memperoleh dokumen izin tersebut, anda harus mengajukan permohonan ke Dinas Perizinan di wilayah kabupaten/kota anda. Adapun syarat-syarat yang harus anda penuhi meliputi:
  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  2. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat) atau Izin dan Perjanjian Sewa Tempat bagi yang menyewa lahan.
  3. Surat rekomendasi dari instansi tertentu terkait jenis usaha anda
  4. Mengisi formulir permohonan yang dibubuhi tanda tangan bermaterai
  5. Fotocopy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum seperti CV, PT, Firma, Koperasi, Yayasan, dan lainnya.
  6. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) atau AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
  7. Dan di beberapa wilayah juga harus melampirkan surat izin dari lurah/RT setempat.

formulir surat izin gangguan HO
Dalam praktiknya, prosedur yang harus ditempuh oleh orang yang mengajukan permohonan Izin Gangguan tidaklah sama untuk setiap daerah, tergantung kebijakan dan tata birokrasi setempat. Namun pada dasarnya, alurnya seperti berikut:
  • Pemohon mengambil berkas permohonan di kecamatan mengenai persetujuan tetangga yang diketahui lurah dan camat. Ditandatangani dengan materai 6.000. Setelah itu, petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang kita miliki. Jika telah acc, maka anda akan menerima bukti permohonan izin. Oleh petugas permohonan kita akan diteruskan ke Dinas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Selanjutnya permohonan kita diproses, diteliti ulang, diadakan peninjauan ke lapangan, dibuatkan berita acara peninjauan tempat usaha, dan diputuskan biaya retribusi yang akan dikenakan. Setelah proses tersebut kita datang lagi untuk membayar biaya retribusi yang ditetapkan. Setelah menyerahkan bukti pembayaran, maka petugas akan membuatkan kita dokumen atau Surat Izin Gangguan yang diparaf oleh Bidang Keamanan dan Ketertiban serta ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama bupati/walikota. Proses selesainya surat izin sekitar 10 hari. Jika telah selesai, maka kita bisa mengambil dan membawanya pulang untuk kelengkapan usaha kita. Salam sukses..!

Artikel Terkait